Seluruh Unit PLN di Jakarta dan Banten menyosialisasikan manajemen anti suap untuk kalangan internal maupun eksternal, yakni pihak terkait terutama mitra kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Hal itu demi menciptakan proses bisnis lebih transparan, akuntabel, bijaksana dan meningkatkan kepercayaan investor.
“Kegiatan yang diikuti enam unit di Jakarta dan Banten ini, implementasi dari SMAP berupa ‘awareness’ terhadap semua pemangku kepentingan sebagai langkah bersama untuk mencegah adanya berbagai upaya korupsi dan suap-menyuap,” kata Doddy di lokasi acara bertajuk “Multi Stakeholder Forum”.
Tanpa SMAP, Doddy mengatakan, berbagai kasus penyelewengan seperti yang terjadi di masa lampau akibat ketidakpatuhan terhadap tata kelola pengelolaan perusahaan tidak akan bisa diminimalisir. Bahkan akan terus bertambah sehingga efek besarnya akan membuat negara bangkrut.
Baca juga: PLN DKI hadirkan gardu induk tanpa operator untuk tingkatkan efisiensi
Akhirnya hasil yang didapatkan tidak sesuai ekspektasi, bahkan cenderung merugikan perusahaan dan negara.
“Akhirnya kita tidak bisa bersaing dengan bangsa lain. Karenanya dengan SMAP ini kami harap dapat menghilangkan berbagai perilaku tersebut,” katanya.
PLN secara grup telah memperoleh sertifikat ISO 37001 Tahun 2016 sejak Oktober 2021 dengan menerapkan “pagar pembatas” untuk perilaku penyelewengan itu dengan “Whistle Blowing System” (WBS) dan “Compliance Online System” untuk pencegahan korupsi sebagai sarana pelaporan berbagai tindak penyelewengan ataupun percobaannya oleh kalangan internal ataupun eksternal.
Yakni “No Gift” (tidak menerima hadiah atau gratifikasi), “No Kickback” (tidak menerima komisi), “No Bribery” (tidak menerima suap) dan “No Luxurious Hospitality” (tidak menerima pelayanan atau jamuan mewah berlebihan).
Prinsip-prinsip yang ditekankan adalah menolak penyuapan dalam bentuk apapun. Dalam implementasinya ada ‘Whistle Blowing
System’ dan ‘Compliance Online System’ dalam pengawasan berjalannya perusahaan,” kata Heru.
Yakni meminimalisir ekonomi biaya tinggi, terciptanya bisnis yang sehat dan adil, menghindarkan mitra dari risiko pelanggaran hukum serta meningkatkan kepercayaan dalam hubungan bisnis.
Sementara bagi Indonesia, bisa menurunkan biaya sosial korupsi, meningkatkan jumlah investor, meningkatkan keberhasilan pencegahan korupsi. “Yang terpenting mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia,” kata Doddy.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © Polri.co.id 2022