Pemprov DKI atur jam kerja ASN saat masa transisi endemi

Jakarta Polri.co.id – Pemprov DKI Jakarta mengatur jam dan sistem kerja untuk bertugas di kantor (work from office/WFO) kepada aparatur sipil negara (ASN) pada masa transisi menuju endemi.

Penjabat Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto di Jakarta, Jumat, menuangkan peraturan jam kerja ASN itu melalui Surat Edaran Nomor 1 tahun 2023.

Ketentuan itu sekaligus menggantikan Surat Edaran Nomor 10 tahun 2022 yang sebelumnya memberikan opsi sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) dan WFO.

Dalam aturan terbaru 2023, tidak ada perubahan jam kerja selama Senin-Jumat.

Uus mengatur jam kerja ASN pada Senin-Kamis mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB dengan jam istirahat mulai pukul 12.00-12.30 WIB.

Baca juga: Heru larang ASN pelayanan langsung untuk WFH meski cuaca sedang buruk

Hanya jam istirahat pada Jumat yang mengalami perubahan menjadi 11.45 WIB hingga 12.45 WIB.

Sebelumnya, jam istirahat pada Jumat mulai 12.00-13.00 WIB dengan jam kerja pada Jumat mulai pukul 08.00-16.30 WIB.

Sementara itu, untuk jam kerja untuk jenis dan sifat pekerjaan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat 24 jam, berlaku ketentuan sesuai jam kerja yang diatur kepala perangkat daerah atau unit kerja.

Nantinya diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Terbitnya peraturan jam dan sistem kerja baru bagi ASN itu menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur 1220 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi.

Baca juga: Heru tunda cuti ASN yang tangani bencana selama musim hujan

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Jumat (30/12) tahun lalu. 

Presiden Jokowi mengatakan dengan demikian maka tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat.

Kepala Negara menjelaskan Indonesia menjadi negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonomi.

Hal itu karena kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian.

Menurut Jokowi, hingga 27 Desember 2022 di Indonesia hanya terjadi 1,7 kasus per satu juta penduduk dan “positivity rate” mingguan hanya sebesar 3,35 persen.

Baca juga: Kepulauan Seribu atur ASN bertugas di Jakut untuk mudahkan koordinasi

Selain itu, tingkat keterisian di rumah sakit atau “bed occupancy ratio” (BOR) sebesar 4,79 persen, dan angka kematian sebesar 2,39 persen.

“Ini semuanya berada di bawah standar WHO,” kata Presiden Jokowi.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2023

Leave a Comment