KTT C20 di Bali desak pemimpin G20 adopsi rekomendasi masyarakat sipil

Badung Polri.co.id – Konferensi Tingkat Tinggi Civil 20 mendesak pemimpin negara G20 mengadopsi rekomendasi dari masyarakat sipil karena berbagai persoalan yang dibahas dalam KTT G20 pada 15-16 November 2022 perlu mempertimbangkan suara kelompok akar rumput agar tidak menjadi elitis.

Chair Civil 20 (C20) Sugeng Bahagijo pada sela-sela kegiatannya memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) C20 di Nusa Dua, Badung, Bali, menyampaikan pihaknya telah menyusun rangkaian rekomendasi kebijakan (C20 Policy Pack) yang sejalan dengan agenda utama G20.

“Kami meminta semua pemimpin G20 untuk mengakhiri kepentingan mereka sendiri dan bekerja sebagai front persatuan untuk menyelesaikan krisis. Saatnya berkolaborasi dalam mempromosikan perdamaian dunia dan kemanusiaan dengan meningkatkan upaya pemulihan untuk situasi global saat ini,” kata Sugeng Bahagijo di Bali, Rabu (5/10).

Ia menjelaskan C20 telah bekerja selama kurang lebih 8 bulan untuk menyusun paket rekomendasi kebijakan yang nantinya akan diserahkan ke Pemerintah Indonesia selaku ketua G20 tahun ini. Paket rekomendasi itu dijadwalkan diserahkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Sherpa Track G20, pada hari kedua rangkaian KTT C20, Kamis (6/10).

Dalam paket rekomendasi itu, yang akan difinalisasi, Kamis, beberapa isu menjadi perhatian, di antaranya terkait inklusivitas dan perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan hak perempuan, percepatan transisi menuju energi bersih, serta penghargaan terhadap kelompok rentan dan minoritas.

Baca juga: BPOM kawal keamanan pangan kepala negara dan menteri di KTT G20

Perhatian C20 terhadap isu-isu tersebut, menurut Sugeng, sejalan dengan agenda prioritas G20 yang diangkat oleh Indonesia, yaitu arsitektur kesehatan global yang adil dan inklusif, keadilan iklim dan transisi energi yang adil, keadilan pajak dan keuangan berkelanjutan yang inklusif, serta transformasi digital yang inklusif.

Namun C20 mendalami isu-isu itu dengan memajukan kepentingan kelompok masyarakat rentan, di antaranya yang terkait kebutuhan penyandang disabilitas, misalnya C20 meminta negara-negara G20 dapat mengurangi pajak impor kursi roda sehingga alat itu menjadi terjangkau dan dapat diakses oleh semua. Permintaan itu diajukan oleh C20 karena selama ini harga kursi roda yang masih terlampau mahal akibat pajak impor yang tinggi.

“Tuntutan kami kepada G20 agar mereka bisa memastikan akses ekonomi yang setara terutama terhadap penyandang disabilitas, dan teman-teman disabilitas mendapat akses yang setara di lapangan kerja, dan mereka mendapatkan akses serta akomodasi yang layak,” kata Sous Sherpa C20 Risnawati Utami, yang juga tergabung dalam kelompok kerja Gender dan Disabilitas C20.

C20 yang merupakan forum resmi G20 menggelar pertemuan puncaknya/KTT di Bali pada 5–7 Oktober 2022. Dalam pertemuan itu, anggota C20 yang terdiri atas perwakilan dari organisasi masyarakat sipil dari anggota G20 dan negara lainnya, merampungkan paket rekomendasi kebijakan yang bakal diserahkan ke pemerintah Indonesia selaku ketua G20 tahun ini.

Di KTT C20, setidaknya ada 500 orang yang hadir secara langsung di Bali. Dari jumlah itu, 100 di antaranya berasal dari organisasi masyarakat sipil di luar negeri, sementara sisanya dari dalam negeri, kata Sugeng Bahagijo.

Baca juga: Kementan kumpulkan ilmuwan G20 di Yogyakarta atasi pangan yang hilang

Baca juga: C20: Presidensi G20 Indonesia tangani isu-isu masyarakat

Baca juga: C20 desak pemimpin G20 segera selesaikan krisis multidimensi global

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © Polri.co.id 2022

Leave a Comment