Dinas Anak DKI didorong bentuk unit cepat perlindungan anak

Hal tersebut menurut Maryati penting untuk digencarkan agar pemerintah bisa mengambil langkah strategis dan tegas terkait perlindungan anak sehingga tak hanya di permukaan saja.

Baca juga: Anies: Jakarta berkomitmen lindungi perempuan dan anak dari kekerasan

Maryati pun memastikan pihaknya rutin mengawasi standar penanganan yang diberikan anak-anak yang menjadi korban, sesuai aturan yang berlaku dan ditangani pihak terpercaya seperti para legal, advokat, psikolog hingga Dinas Sosial DKI Jakarta.

Selain itu, dibutuhkan juga tindakan publik untuk berani melapor jika menemukan kasus dan berbagai pihak seperti kepolisian untuk menangani kekerasan pada anak.

Lebih lanjut, Maryati menyebutkan angka kekerasan anak di Indonesia mengalami penurunan namun tidak signifikan, yakni pada 2020 ada sekitar 6000 kasus, lalu 2021 terdapat 5900 kasus.

“Adapun angka yang dianggap mengalami fluktuasi ini nantinya harus diimbangi dengan tingkat pelaporan masyarakat setidaknya ke Dinas PPAPP DKI Jakarta dan Suku Dinas PPAPP wilayah setempat jika menemukan kekerasan anak,” katanya.

Baca juga: Perhimpunan Perempuan edukasi warga DKI cegah kasus kekerasan anak

Ia juga berharap pihaknya selalu bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga mempermudah akses korban untuk mendapat perlindungan.

“Tugas kami mengawasi kemudahan akses korban mendapatkan perlindungan sekaligus pencegahannya harus sesuai jalur,” katanya.